Halsel, rakyatbersatu.id– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak 2024, Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bawaslu Halsel, di Desa Kamp Makian, Kecamatan Bacan Selatan pada Kamis (17/10/24).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kamil Muis, Sekretaris Bawaslu Halsel, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Satpol PP, Polres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Halsel, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Inspektorat.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Hans William Kurama, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) bertujuan memperkuat fungsi pengawasan di lapangan, mengingat Bawaslu tidak memiliki tim intelijen internal.
“Dengan adanya Pokja, kami berharap dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga netralitas serta memastikan transparansi selama proses pemilihan,” ujarnya.
Hans juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pokja dan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin ditemukan di lapangan.
“Kami mengharapkan seluruh pihak aktif melaporkan temuan sebagai dasar tindak lanjut oleh Bawaslu,” tambahnya.
Rapat ini juga membahas tindak lanjut terhadap beberapa aduan masyarakat terkait netralitas ASN dan penyebaran isu hoaks. Hingga saat ini, Bawaslu Halsel telah menangani empat kasus.
Satu kasus dilimpahkan ke Bawaslu RI, dua kasus ditolak karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, dan satu kasus terkait politik uang diteruskan ke Polres Halmahera Selatan.
Bawaslu Halsel berharap rapat koordinasi ini dapat mengoptimalkan pengawasan pemilihan serentak 2024 dan memperkuat sinergi antarinstansi.
“Dengan koordinasi yang baik, kami yakin tahapan pemilihan akan berjalan aman dan kondusif, serta semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi di Halmahera Selatan,” tutup Hans.
(Anto/!Q)