Bogor – Warga korban proyek Jalan Tol Depok–Antasari (Desari) sesi 3 di Pabuaran, Bogor, kian geram. Mereka menilai ganti rugi pembebasan lahan dipatok murah dan tidak sesuai realitas lapangan. Dalam rapat konsolidasi pada Sabtu malam, 23 Agustus 2025, warga sepakat mengirim surat terbuka ke Bupati Bogor, Gubernur Jawa Barat, dan DPRD serta menyiapkan mimbar bebas sebagai bentuk eskalasi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak harga sepihak yang merugikan rakyat. Ganti rugi harus adil dan wajar,” kata Jalal Abduh, Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU), seusai rapat.
Warga menilai proses pembebasan lahan berjalan lamban, tidak transparan, dan rawan permainan harga. Beberapa lahan yang sudah dibayar sejak 2022 terbengkalai, sementara pemilik tanah kehilangan sumber penghidupan. Sertifikat tanah juga dinilai tidak sesuai dengan luas riil di lapangan. “Bangunan dihitung seadanya, tanah dihargai semaunya. Ini akal-akalan untuk menekan harga,” tambah Jalal.
Dalam rapat, SAPU merumuskan lima tuntutan:
1. Pembayaran ganti rugi sesuai harga pasar berdasarkan lokasi strategis.
2. Pemetaan harga dilakukan terbuka dengan melibatkan perwakilan warga.
3. Validasi sertifikat tanah dan luas lahan dikoreksi sesuai fakta lapangan.
4. Penghitungan nilai bangunan dan tanah dilakukan transparan.
5. Percepatan pembayaran agar warga tidak semakin menderita akibat kehilangan tanah dan tempat tinggal.
“Surat ini adalah senjata politik moral kami. Jika pemimpin daerah tetap abai, rakyat siap melanjutkan perjuangan ke jalanan,” tegas Mochdar Soleman, dosen sekaligus pengamat politik lingkungan yang turut memberi arahan.
Kritik keras juga disampaikan kepada pemerintah daerah yang dianggap lemah dalam memperjuangkan hak warga. “Bupati seharusnya melindungi rakyat, bukan sekadar hadir di peresmian pasar lalu absen saat rakyat menjerit. Gubernur tidak boleh diam, DPRD harus berpihak. Kalau tidak, rakyat akan turun jalan,” ujar Dr. Muhammad Abdul Mukhyi.
SAPU juga memperluas konsolidasi dengan warga terdampak Tol Desari di Depok dan Bojonggede. Mimbar bebas di depan Kantor Bupati Bogor disiapkan sebagai aksi awal untuk menegaskan bahwa rakyat bukan objek pembangunan.
“Pembangunan tanpa keadilan adalah penindasan. Kami ingin pembangunan yang memanusiakan, bukan menggusur rakyat kecil demi kepentingan segelintir elit,” tutup Mochdar Soleman.
