Waktu mengajar dulu, saya sempat mengembangkan sistem digitalisasi pendidikan di sekolah saya. Project saya ini terhambat karena rumitnya sistem birokrasi pendidikan yang sudah rumit dari sananya, dan sulit membuatnya menjadi streamlined – termasuk mulai dari sinkronisasi data dengan Dapodik (data pendidikan pemerintah), pernak-pernik problematika penerimaan siswa baru di sekolah swasta, tidak biasanya para guru pelaksana dengan sistem database, dan lain sebagainya. Padahal, waktu saya terbatas (karena saya guru, dan hanya mengerjakannya di waktu luang).
Intinya, waktu itu saya develop dari nol pakai framework dari Microsoft, yaitu ASP.Net yang — kalau untuk skala kecil dan non-komersial — database-nya masih mungkin di-deploy secara gratis. Sekolah punya server sendiri, jadi saya nggak perlu resort ke layanan server/cloud eksternal waktu itu.
Apa yang coba dilakukan Nadiem dkk kemarin itu jauh lebih rumit dari itu, dan karena jumlah murid satu Indonesia itu berjuta-jutaan, tak mungkin mereka pakai platform gratisan. So, pilihannya adalah menggunakan ekosistem yang sudah ada.
Pilihannya praktisnya ada 2, yaitu dari Google, atau Microsoft. Nah, tuduhan yang diberikan pada Nadiem itu adalah, bahwa Nadiem mengarahkan pada Google, dan membuat pilihan ke Microsoft tidak ada di e-katalog.
Lho, jadi sang Jaksa mengira bahwa seolah-olah itu adalah pilihan end-user (pemakai e-katalog), padahal tidak demikian. Sulit jika harus ada pilihan pakai Chromebook atau Laptop Windows di e-katalog, karena ini bukan soal “laptop”, melainkan ekosistem. Praktisnya memang hanya akan ada satu pilihan, apakah pakai EKOSISTEM Google atau Microsoft, tapi sulit dan mahal kalau harus dua-duanya. Jadi, misal – kalau yang dikembangkan adalah ekosistem Google, maka laptop yang dipakai ya Chromebook. Sama juga, kalau pakai ekosistem Microsoft (Windows), maka laptop-nya ya berbasis Windows.
Mengapa begini? Ya karena ekosistem yang ditawarkan Google dan Microsoft bekerja pada dua realm yang berbeda. Google – yang jauh lebih murah – menawarkan Chrome + CDM yang bekerja berbasis Browser. Sedangkan Microsoft menawarkan Intune, yang bekerja berbasis Sistem Operasi. Keduanya tidak kompatibel.
Microsoft Intune itu adalah solusi yang -jauh lebih canggih- tapi ya lebih mahal. Intune lebih diperuntukan untuk enterprise: Windows fleets, Active Directory, Laptop korporat, security policies, dll, dan bekerja dengan Microsoft 365. Sedangkan Chrome jauh lebih murah, dan guru di seluruh Indonesia juga sudah familiar dengan sebagian layanannya yang gratis seperti Google form, Google classroom, etc.
Menurut para penuntut, kalau ada pilihan ini di e-katalog, maka terjadi kompetisi yang fair – yang menang mana. Benarkah argumen ini?
Ya SALAH. Kompetisi sebagaimana yang dibayangkan oleh penuntut ini baru syah kalau yang keluar uang (membayar) itu adalah si end user. Jadi, misalnya ada motor ditawarkan di pasar mau Suzuki atau Honda, maka itu kompetisi yang syah karena Anda sebagai calon pembeli motor yang akan menanggung biayanya langsung, ikut mempertimbangkan harganya versus fitur yang Anda dapat sesuai bagaimana persisnya motor itu akan dipakai. Nah dalam kasus penyediaan laptop di e-katalog, sekolah BUKAN yang akan membayar langsung – bukan duit sekolah, bukan pula yang akan membangun konten dan infrastrukturnya, dan bukan yang tahu bagaimana laptop itu akan digunakan. Jadi pilihan “laptop” di e-katalog bukanlah “kompetisi” yang dibayangkan oleh si penuntut. “Laptop” itu hanya bentuk fisik dari ekosistem yang dibangun oleh kemendikbud, tapi ekosistem itu tidak “berada” di dalam laptop. Laptop hanya bagian kecil dari nya.
Nah, apakah Masih mungkin dipaksa menjalankan Dua ekosistem sekaligus untuk layanan yang sama ini?
Secara teknis bisa saja, kalau mau dipaksakan. Tapi secara aristektur ini akan menjadi keruwetan yang tak perlu. Sistem yang baru ini akan jalan dengan dua standar, akan banyak masalah interoperabilitas, dua sistem support / layanan dukungan berbeda, konsistensi identitas digital dan jebolnya efisiensi biaya jangka panjang.
Biaya tersembunyi dari menyampur ini akan datang dari segala arah: training operator pada berbagai level dari pusat, dareah hingga sekolah; technical support, sertifikasi, intergasi API (Application Programming Interface), tooling – termasuk migrasi tooling jika ada migrasi, cyber-security, standard dan compliance, dan lain sebagainya.
Ada solusi lain? Ada – yang lebih mahal lagi dan lama: Bikin ekosistem sendiri dan menggunakan Google dan Microsoft sebagai “plug-in”, Artinya Anda rekrut SDM dulu, siapkan Undang Undang dan aturan birokrasi digital yang matang, termasuk policy keamanan dan perlindungan data, penjaminan data, dan lain sebagainya. Lalu mendirikan DevOps national, memastikan kapasitas cyber-security, dan lain sebaiknya.
Susah? sangat .
Ya sudah, pilihan rasional adalah pilih salah satu dari ekosistem yang sudah tersedia, Google atau Microsoft. Tapi memang tidak masuk akal untuk memberikan pilihan tersebut pada end user (Pemda / Sekolah).
Verdi Adhanta
bandung , mei 2026
